Pembangunan Besar, Pertanyaan Sederhana: Apakah Rakyat Merasa Hadirnya Negara?

Oleh: Nandan Limakrisna

NUSSAFAKTA.COM, JAKARTA — Negara pada hakikatnya dibentuk bukan untuk mengejar deretan angka statistik, melainkan untuk memuliakan manusia. Prinsip inilah yang seharusnya menjadi fondasi setiap kebijakan publik dan arah pembangunan nasional. Seluruh potensi bangsa, mulai dari sumber daya alam, ilmu pengetahuan, anggaran negara, kekuatan diplomasi, hingga kewenangan kekuasaan, semestinya dikonsolidasikan dan diarahkan pada satu tujuan utama: kesejahteraan rakyat, baik secara lahir maupun batin.

Kesejahteraan lahir mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat secara adil dan berkelanjutan, seperti ketersediaan pangan yang terjangkau, lapangan pekerjaan yang bermartabat, pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan yang setara, serta sistem ekonomi yang memberi daya hidup dan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun kesejahteraan tidak berhenti pada aspek material semata.

Kesejahteraan batin memiliki peran yang tak kalah penting. Rasa aman, keadilan hukum, penghormatan terhadap martabat manusia, serta keyakinan bahwa negara hadir dan berpihak kepada rakyat merupakan fondasi psikologis dan sosial bagi stabilitas bangsa. Tanpa dimensi ini, pembangunan berisiko kehilangan makna dan legitimasi.

Berbagai indikator makro kerap menunjukkan capaian positif. Namun ketika pertumbuhan ekonomi tinggi tidak diiringi dengan berkurangnya kecemasan sosial, ketika pembangunan fisik masif justru dibarengi dengan ketimpangan yang melebar, atau ketika kebijakan terlihat berhasil di atas kertas tetapi tidak dirasakan manfaatnya di kehidupan sehari-hari rakyat, maka koreksi arah menjadi sebuah keharusan.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak boleh kehilangan kompas dalam menjalankan mandatnya. Kompas itu bernama rakyat. Setiap kebijakan, dari sektor fiskal hingga diplomasi, dari pendidikan hingga energi, seharusnya diuji dengan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini membuat kehidupan rakyat menjadi lebih layak, lebih adil, dan lebih bermartabat?

Indonesia tidak kekurangan potensi. Kekayaan sumber daya alam melimpah, kapasitas intelektual terus berkembang, dan jejaring kerja sama internasional semakin luas. Namun tantangan utama kerap terletak pada penyelarasan tujuan. Nilai tambah sumber daya sering kali tidak sepenuhnya dinikmati rakyat. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, tetapi belum selalu membumi dalam kebijakan dan praktik. Kerja sama global terjalin luas, namun manfaatnya tidak selalu kembali ke rumah rakyat sendiri.

Di titik inilah tanggung jawab negara diuji. Pemerintah dituntut mampu mengonsolidasikan seluruh potensi bangsa agar bergerak serempak, bukan berjalan sendiri-sendiri, demi kesejahteraan rakyat yang nyata dan berkelanjutan. Bukan kesejahteraan simbolik yang berhenti pada retorika, melainkan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Konstitusi telah memberikan arah yang jelas mengenai tujuan bernegara. Sejarah bangsa pun telah menyajikan pelajaran berharga tentang pentingnya konsistensi dan keberpihakan. Tantangan hari ini bukanlah kekurangan konsep, melainkan keberanian untuk tetap setia pada tujuan tersebut dalam praktik kebijakan.

Pemerintah yang kuat bukan diukur dari seberapa lantang menyampaikan capaian, melainkan dari seberapa konsisten menjaga amanat untuk memuliakan rakyatnya. Pada akhirnya, keberhasilan negara tidak ditentukan oleh banyaknya program atau besarnya anggaran, melainkan oleh ketenangan batin rakyat dan kecukupan kehidupan mereka.

Itulah mandat yang seharusnya diperjuangkan secara konsisten, hari ini, esok, dan seterusnya, oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan negara Indonesia.